Amanah Ummah atau yang juga familier disebut BMT AUM, untuk yang kedua kalinya menggandeng LP3H Mathla’ul Anwar Jawa Tengah untuk penyelenggaraan Pelatihan Pendamping Produk Halal (P3H) dan pendampingan UMKM binaan untuk pengurusan sertifikasi Halal di Sukoharjo, Jumat (2/10)
Maneger BMT Amanah umat Ustadz Luthfi menyampaikan, bahwa kegiatan ini dikuti oleh UMKM-UMKM binaan dan para calon pendamping proses produk halal (P3H) dari BMT AUM di beberapa cabang Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar dan sekitarnya,  serta relasi dari Rumah zakat dan lembaga zakat lainnya. BMT Aum beberapa kali bekerja sama dengan lembaga lain seperti UIN Surakarta, Mahasiswa UNS dan lainnya untuk pembinaan UMKM, salah satunya produk kacang mete sampai kemasan, pada kesempatan ini bertambah untuk pengurusan sertifikat halal, tegasnya.

Hadir via Zoom direktur LP3H Mathla’ul Anwar, Hadi Susilo. Dalam sambutannya, beliau menegaskan tentang Regulasi Halal yang kebijakannya sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026. Semua produk UMKM Wajib memiliki sertifikat halal sebelum tanggal tersebut.
Selaku Direktur Pusat,  sangat apresiatif terhadap BMT AUM  yang telah menggandeng LP3H Mathla’ul Anwar untuk kegiatan ini, semoga seluruh UMKM binaan BMT AUM dimudahkan dalam pengurusan Sertifikasi Halal tambahnya.

H Agus Haryadi, selaku Ketua LP3H MA Jawa Tengah di sela sela penyampaian materinya menegaskan siap berkolaborasi dengan semua pihak untuk mensukseskan program pemerintah ini. Menjadi pendamping Proses Produk Halal (P3H), sangat mulia, bisa menjadi ladang amal dan dakwah tegasnya. Mengingat pentingnya sertifikasi halal untuk semua pelaku Usaha / UMKM, namun masih kecilnya kesadaran mereka, maka peran pendamping sangat dibutuhkan. Insya Allah LP3H Mathla’ul Anwar Jateng siap dan berkomitmen untuk mengawal UMKM Binaan BMT Amanah Ummah dan relasi relasinya untuk mendapat Lebel halal tersebut, tambahnya.

Dan di akhir sesi, dalam rangka mempraktikkan aplikasi Halal, para calon pendamping dipandu oleh Pemater Ustdh Nurul Hidayah M.Pd, untuk berlatih membuat akun pelaku usaha dan menginput data di Si Halal. Beliau menegaskan bahwa, sebagai pendamping LP3H harus siap double Gardan agar pendamping terhadap UMKM atau pelaku usaha lebih maksimal. Semua berkas pelaku usaha dari KTP, KK, NIB, Bahan, Foto pruduk harus dipastikan valid dan ready. Untuk program  Selfdeclare pengurusan Insya Allah tidak lebih dari 12 hari bila tidak ada kendali pengembalian dari BPJPH atau Fatwa Halal, ungkap.
(A.HARYADI/NBA)

Sumber ini berasal dari PKPH